PPNS DITJEN MINERBA SERAHKAN KASUS HUKUM PENAMBANGAN BIJIH EMAS TANPA IZIN DI KETAPANG, KALBAR KEPADA KEJAKSAAN
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
SIARAN PERS
NOMOR 5/KM.1/DJB.S/2024
PPNS DITJEN MINERBA SERAHKAN KASUS HUKUM PENAMBANGAN
BIJIH EMAS TANPA IZIN DI KETAPANG, KALBAR KEPADA KEJAKSAAN
Ketapang (9/7) Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara telah merampungkan tahap penyidikan terhadap kegiatan pertambangan tanpa izin yang dilakukan tersangka YH, WNA Tiongkok.
Tahapan penyidikan oleh PPNS Ditjen Minerba dinyatakan selesai, dengan diterimanya berkas penyidikan dan dinyatakan lengkap oleh Jaksa Pidana Umum (JPU) di Jakarta melalui surat P-21 Nomor B-2687/Eku.1/07/2024 tanggal 5 Juli 2024. Tahap selanjutnya PPNS Ditjen Minerba menyerahkan penahanan tersangka dan barang bukti pidana pertambangan diserahkan kepada JPU Kejaksaan Negeri Ketapang, didampingi JPU Kejaksaan Agung.
Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Sunindyo Suryo Herdadi menjelaskan, “Upaya penegakan hukum ini menjadi pelajaran pretasi bersama dan ke depan perlu dilaksanakan di lokasi lainnya yang memerlukan penegakan hukum”.
Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthoni Nainggolan menjelaskan Kejaksaan Agung mendukung penegakan hukum yang dilakukan PPNS KESDM. Kejari Ketapang selanjutnya akan melimpahkan perkara ini ke pengadilan untuk segera disidangkan dan mendapatkan kepastian hukum.
Anthoni menambahkan penegakan hukum di pertambangan akan terus dilakukan. Manajemen kolaboratif sangat penting, dimana Kementerian ESDM bersama Bareskrim POLRI dan Kejaksaan Agung menjadi kesatuan yang tidak dipisahkan.
“Inilah bentuk kolaboratif kami terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin”, lanjut Anthoni.
Dalam kasus ini, tersangka berperan sebagai pimpinan penambangan di bawah tanah (underground mining) di Dusun Pemuatan Batu, Desa Nanga Kelampaim Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. Kalimantan Barat, pada kurun waktu bulan Februari sampai dengan bulan Mei 2024. Kegiatan penambangan tanpa izin ini mengakibatkan kerugian negara atas hilangnya cadangan emas dan perak sebesar lebih kurang 774.200 gram dan cadangan perak lebih kurang 937.700 gram.
Sesuai Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, tersangka terancam hukuman kurungan pidana selama-lamanya 5 (lima) tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Perkara ini akan dikembangkan lebih lanjut secara paralel, bersamaan dengan tindak lanjut kasus oleh Kejaksaan Negeri Ketapang.
Perwira Urusan Subbagian Penelitian Perkara, Bagian
Pengawasan Penyidikan, Kompol Edi Kusyana menguraikan bahwa penyelesaian kasus
ini merupakan hasil kolaborasi yang baik antara tim PPNS Ditjen Minerba dengan Biro
Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) POLRI, dan
Kejaksaan Agung. Edi berharap kolaborasi ini dapat menjadi awal yang baik dalam
mengungkapkan perkara-perkara penegakan hukum pertambangan mineral dan
batubara. (ER)
