1. Home
2. Detil Berita

\'Pertambangan agar manfaatkan kontraktor nasional\'

13 Oktober 2012

\'Pertambangan agar manfaatkan kontraktor nasional\'

Bisnis, 7 Februari 2006

 

JAKARTA: Gapensi dan LPJK mendesak pemerintah untuk memaksa perusahaan kelistrikan serta minyak dan gas untuk memakai kontraktor nasional karena selama ini dinilai mengabaikan hal tersebut.

Kedua organisasi serumpun itu menilai sektor migas dan kelistrikan tidak mematuhi UU Konstruksi yang mengharuskan adanya peran aktif penyedia jasa atau kontraktor nasional dalam setiap kegiatan konstruksi.

Ketua Umum Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJK) Sulistijo Sidarto Mulyo mengatakan kedua sektor tersebut selama ini paling sedikit memanfaatkan jasa konstruksi nasional sehingga kontraktor tidak banyak terlibat dalam proyek tersebut.

"Proyek di PLN, migas dan pertambangan itu mereka semua belum mematuhi UU Konstruksi. Padahal itu peluang untuk membesarkan kue konstruksi yang bisa ditangani perusahaan konstruksi nasional," katanya di sela-sela acara peringatan ulang tahun Gapensi di Jakarta Sabtu malam.

Menurut dia, industri migas dan tambang kebanyakan tidak mengikutkan perusahaan nasional dalam proses tender pekerjaan proyeknya dengan berbagai alasan, di antaranya beralasan perusahaan nasional kurang pengalaman.

LPJK dan Gapensi (Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia), tegasnya, akan mendesak pemerintah untuk menekan perusahaan listrik, migas, dan tambang agar memberi kesempatan secara luas kepada kontraktor nasional untuk ikut tender.

Hal itu diperlukan untuk menunjukkan keberpihakan kepada pengusaha nasional sekaligus menjalankan amanat UU No. 18/2000 tentang Jasa Konstruksi yang wajib dipatuhi dalam setiap kegiatan konstruksi di Indonesia.

Ketua Umum BPP Gapensi Agus G. Kartasasmita mengatakan hal yang sama sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan kontraktor nasional terhadap proyek APBN.

Selama ini, dia berpendapat masih bergantungnya pekerjaan kontraktor terhadap proyek APBN karena kurang kesempatan mendapatkan pekerjaan di luar proyek pemerintah.

"Kalau untuk Jakarta mungkin ketergantungan itu sudah hilang tapi di daerah tidak begitu. Kontraktor di daerah hanya punya peluang di proyek pemerintah," katanya.

Dia menyarankan seluruh sektor usaha yang punya kegiatan konstruksi supaya membuka peluang secara adil terhadap kontraktor nasional untuk bisa ikut tender.

Capai Rp60 triliun

Sementara itu, Sulistijo memperkirakan besaran proyek konstruksi dari pemerintah pada tahun berkisar Rp50 triliun-Rp60 triliun.

Dia mengatakan proyek inilah yang akan diperebutkan oleh sekitar 60.000 anggota Gapensi bersama dengan kontraktor lain yang berada di luar asosiasi konstruksi tertua tersebut.

Sulistijo mengaku tak bisa merinci besarnya persentase kenaikan nilai proyek konstruksi tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Dia hanya mengatakan nilai proyek sebesar itu mungkin sedikit lebih tinggi daripada tahun lalu karena ada limpahan proyek dari anggaran 2005 yang tertunda realisasinya.

Menurut dia, saat ini menjadi waktu paling sibuk bagi kalangan kontraktor karena tengah menunggu-nunggu pelaksanaan tender proyek yang berdasarkan jadwal dimulai sejak Februari ini.

sumber: