|
Jakarta - Di daerah yang belum terjangkau ISP, pemerintah setempat disarankan untuk mendirikan ISP sendiri. ISP ’pelat merah’ ini diharapkan bisa membantu penyebaran internet.
Hal itu dikemukakan Heru Nugroho, Sekjen APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia), kepada detikcom, Rabu (25/08/2004). "Pemda harus bersedia menempatkan diri menjadi pelopor. Ini kalau pemdanya memang memikirkan rakyat," ujar Heru.
Pemerintah Daerah, menurut Heru, dapat melakukan hal itu dengan membentuk sebuah BUMD (badan usaha milik daerah). "Perkaranya cuma punya will (kemauan -red.) atau tidak. Pemda harus memanfaatkan otoritas dalam konteks otonomi daerah untuk memimpin masyarakat," ujarnya seusai melakukan dialog dengan pemerintah Bengkulu.
Sebagai contoh kasus, di Bengkulu akses internet dirasakan sangat terbatas. Masyarakat, ujar Heru, hanya bisa mengakses melalui penyedia Wasantara Net dan TelkomNet Instan saja.
Sedangkan, menurut M. Salahuddien, aktivis IndoWLI (asosiasi indonesia wireless LAN Internet), pemerintah propinsi sebenarnya memiliki akses internet cukup besar. "Di Bengkulu, propinsi sudah punya akses lewat VSAT dari IndosatNet," ia mencontohkan.
Keberadaan ISP (internet service provider) pelat merah itu, ujar Salahuddien, bisa menjadi alternatif akses internet di daerah-daerah. "Karena selama ini (di daerah) belum ada alternatif ISP. Sementara melalui WasantaraNet dan TelkomNet yang sifatnya dial up tidak akan cukup," papar pria yang dikenal dengan nama Pataka ini.
Perkara Ayam dan Telor
Lagi-lagi, keberadaan ISP di daerah-daerah dapat diibaratkan dengan perkara ayam dan telor. "ISP akan masuk kalau penggunanya banyak, tapi bagaimana mau banyak kalau ISP-nya belum masuk?" tutur Donny B.U, koordinator ICTWatch.
Mengenai hal itu, ISP swasta tidak bisa disalahkan. Karena sebuah lembaga profit milik swasta harus selalu memikirkan kemungkinan bisnis sebelum melebarkan sayap ke sebuah daerah baru.
Hal yang lebih penting, ujar Donny, adalah kemauan politis dari pemerintah daerah. "Bicara visi dan leadership, itu yang memang jadi hambatan. Pemerintah daerah itu mungkin ada yang sudah memiliki visi, tapi masih dirasakan kurang," ia melanjutkan.
Masalahnya, tutur Donny, pengembangan teknologi informasi dan internet belum dijadikan prioritas. "Padahal, kalau bisa TI itu urutan pertama karena ada sangkutannya dengan yang lain, ya masalah ekonomi, ya pendidikan, dan lainnya," ujar aktivis TI yang juga mengajar di salah satu sekolah tinggi swasta ini.
Heru menegaskan bahwa dukungan Pemda untuk penyebaran internet melalui pembentukan ISP pelat merah dirasakan perlu karena kultur masyarakat di daerah. "Kultur masyarakatnya berbeda dengan perkotaan, mereka sangat bergantung dengan pemerintah setempat," Heru menambahkan. (wsh) |
