Batu Bara untuk Dalam Negeri Dulu
Batulicin, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, penggunaan batu bara diutamakan untuk memasok kebutuhan dalam negeri. Bangsa ini sekarang mengalami krisis energi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak di pasar dunia dan meningkatnya kebutuhan energi di dalam negeri.
â€Saya minta cukupkan dulu kebutuhan batu bara untuk dalam negeri, barulah selebihnya digunakan untuk ekspor,†kata Presiden Yudhoyono pada peringatan Hari Otonomi Daerah XII di Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, Jumat (25/4).
Dalam kondisi krisis energi seperti sekarang ini, kata Presiden, bangsa
Batu bara bisa digunakan untuk mengembangkan penyediaan tenaga listrik di daerah yang mengalami krisis listrik.
Menurut Presiden, keadaan itu bisa dipahami karena kapasitas pembangkit listrik di
Ketersediaan listrik yang demikian dulu tidak masalah, tetapi sekarang menjadi krisis karena makin tinggi kebutuhan listrik di Tanah Air.
â€Untuk mengatasi itu, sampai tahun 2010 akan dibangun pembangkit-pembangkit baru dengan kapasitas total 10.000 megawatt,†katanya.
Itu pun belum cukup. Karena itu, para bupati dan gubernur harus ikut berperan aktif membangun sumber daya kelistrikan di daerahnya sendiri.
Keikutsertaan tersebut bisa diwujudkan dalam membantu penyediaan batu bara untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
Penghematan
Presiden meminta masyarakat untuk melakukan penghematan terkait dengan terus naiknya harga minyak dunia.
â€Sudah saatnya kita menghentikan pemakaian energi dan BBM yang boros.
Wakil Ketua Panitia Anggaran DPR Suharso Monoarfa di Jakarta mengatakan, dari sisi anggaran, di tengah krisis energi seperti saat ini ada ketidakseimbangan antara subsidi energi dan pangan.
Pemerintah menyediakan bantalan pengaman fiskal sekitar Rp 9,3 triliun. Dari jumlah itu, sekitar Rp 8,3 triliun dialokasikan untuk subsidi energi. Sementara alokasi bantalan pengaman fiskal yang terkait dengan pangan dalam bentuk subsidi pangan yang disiapkan hanya Rp 24 miliar.
â€Yang bagus memang sebagian subsidi energi dipindahkan ke subsidi pangan,†kata Suharso menjelaskan. Menurut dia, peluang pemindahan itu dapat dilakukan, terutama dalam kebijakan program stabilisasi harga (PSH).
Selama ini, alokasi untuk PSH masih kurang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Besaran dana untuk PSH dinilai Suharso terlalu sedikit.
Presiden Yudhoyono juga meminta untuk mempercepat pembangunan jalan trans-Kalimantan. Percepatan pembangunan jalan yang menghubungkan antarprovinsi ini diperlukan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah lebih baik lagi.
â€Paling tidak, poros selatan jalan trans-Kalimantan diutamakan pengerjaannya,†katanya.
Terkait Hari Otonomi Daerah, Presiden mengajak para kepala daerah untuk melakukan introspeksi, apakah pelayanan publik itu sudah dilakukan dengan baik atau belum.
sumber: