’Kementerian telematika agar dorong e-government’
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Syamsul Muarif mengatakan integrasi sistem teknologi informasi (TI) tersebut diperlukan agar pembangunan di bidang TI dilakukan secara sinergis melalui koordinasi kementerian terkait.
"Selama tiga tahun perjalanannya, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah meletakkan dasar-dasar kebijakan bagi pembangunan teknologi informasi di Tanah Air meski implementasinya masih belum optimal dirasakan masyarakat," katanya di sela-sela pembukaan IndoComtech di Jakarta, kemarin.
Konsep Malaysia Super Corridor (MSC) di negeri tetangga, lanjut Menkominfo, dinilai bisa diterapkan di
"Konsep dan program yang dibuat TKTI baru bisa dirasakan masyarakat bila pemerintahan mendatang memiliki komitmen untuk melanjutkan hasil kerja tim tersebut," ujarnya.
Syamsul memaparkan pemerintahan hasil pemilu perlu membangun sebuah strategi besar (grand design) melalui penyusunan UU, konsep e-government dan dasar-dasar pembangunan infrastruktur di bidang telekomunikasi dan TI.
Infrastruktur tersebut, kata Menkominfo, diperlukan untuk membentuk sistem kependudukan tunggal yang berlaku secara nasional.
"Sistem TI KPU merupakan salah satu media awal dalam membentuk kerangka sistem informasi nasional (Sisfonas)," tandasnya.
Selain itu, kata Syamsul e-Indonesia juga merupakan langkah untuk menghubungkan antar dunia usaha. Salah satu langkah yang ditempuh, tambah Menkominfo, adalah menjalin kerja sama investasi dengan negara lain dalam rangka pengimplementa-siannya.
Pemerintah bukanlah pelaksana program e-Indonesia, karena implementasi dan pembangunan infrastrukturnya diserahkan kepada sektor swasta.
Pembangunan telematika
Sementara itu Dirut PT Electronic Data Interchange (EDI) Indonesia Ibnu Pratomo menilai Kementerian Kominfgo yang lalu cukup berhasil merumuskan konsep pembangunan telematika nasional.
"Namun untuk pemerintahan baru ini, yang penting adalah political will tidak hanya dari tingkat menteri tetapi harus dari pusat, yakni Presiden. Ini penting agar konsep-konsep seperti e-government berjalan dan memberikan manfaat," tuturnya kepada Bisnis secara terpisah.
Dia menjelaskan kemauan politik itu diperlukan untuk memaksa agar semua instansi pemerintah mau memberikan datanya untuk saling dipertukarkan sehingga tercipta transparansi dan sistem pengawasan.
Menurut Ibnu, program pemerintah untuk memberantas KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) bisa lebih efektif dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pengawasan disamping meningkatkan layanan publik.
"Kalaupun ada integrasi antar fungsi pemerintahan, yang diprioritaskan seharusnya mewujudkan pertukaran data antar instansi
Sebelumnya, pengamat telematika Mas Wigrantoro Roes Setiyadi menilai Kementerian Kominfo belum menunjukkan kinerja yang maksimal terutama berkaitan dengan pembangunan di sektor teknologi komunikasi dan informasi (ICT) di Indonesia.
Berdasarkan Keppres 101/2001, tuturnya, Kominfo memiliki tugas untuk menjalankan perencanaan kebijakan di bidang telematika. Salah satu kebijakan itu adalah e-Indonesia yang mendapat bantuan beberapa juta USD dari
Namun, tambah dia, implementasi dan keberhasilan proyek e-Indonesia tidak pernah dipublikasikan ke masyarakat, apalagi bila menyangkut pemanfaatan dan penerapannya.
Menurut Wigrantoro, e-Indonesia hanyalah proyek yang bersifat konseptual yang belum memberikan wujud dan hasil nyata yang berguna bagi masyarakat.
"Beberapa program dan konsep yang dibuat Kominfo cenderung mentah bila sampai pada tahap implementasi dan eksekusi," ujarnya.
Sementara itu, Cahyana Ahmadjayadi, Deputi Bidang Infrastruktur Jaringan Kementerian Kominfo, mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan kunci pokok dalam pemanfaatan teknologi informasi secara massal.
sumber: